Polres Boyolali – Aksi damai dan Istigosah, Dalam rangka menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 23 Tahun 2017, tentang mengatur Lima Hari Sekolah (LHS) dan kebijakan lain yang bersifat merugikan pendidikan Madrasah Diniyah (Madin).
Pengasuh Pondop Pesantren Izazul Qur’an KH Joko Parwoto beralamat di Dukuh Sobayan Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, melepas Warga Nahdhiyin, untuk bergabung aksi damai tersebut, pada kamis (24/08).
Ratusan Warga Nahdhiyin berkumpul di Ponpes Izazul Qur’an, untuk bertolak menuju Stadion Sriwedari kemudian long march Masjid Agung Surakarta dan bergabung dengan warga Nahdhyin dari daerah lain.
Bidang Lembaga Kajian MWC NU Kecamatan Sawit Mulyo Al Mukri dan Komandan Banser Triyanto ditunjuk sebagai Kordinator Lapangan, berangkat menggunakan Tiga buah kendaraan Truk, Satu buah Bus dan Pick Up.
Bidang Lembaga Kajian MWC NU Kecamatan Sawit Mulyo Al Mukri, ketika konfirmasi secara terpisah, membenarkan aksi damai ini, untuk menyampaikan sikap dan pandangan tetang kebijakan Permendikbud RI, tentang sistem Full Day Shcool (FDS), karena sangat merugikan dan dapat mematikan kegiatan agama islam pada Tempat Pendidikan Agama (TPA) pada waktu sore hari. “Kata Mulyo Al Mukri”.
Ia menambahkan, bila aksi ini tidak didengar pemerintah, akan berlanjut terus sampai Mendikbud RI mencabut Peraturan nomor 23 Tahun 2017, karena penguatan atau pembentukan karakter tidak serta merta harus menambah jam belajar.
Kami menyayangkan pemaksaan system pendidikan LHS ini, yang jelas membawa dampak buruk bagi kelangsungan pendidikan dimasyarakat, kalau tujuan ingin pembentukan system pendidikan berkarakter, pondok pesatren, Madrasah dan Tempat Pendidikan Agama sudah lebih dahulu berdiri sebelum negara RI merdeka. ” Tegasnya”.
Sementara Kanit Intelkam Polsek Sawit Polres Boyolali Aiptu Suhermanto dan Kanit Sabhara Aipda Joko Purwanto, melakukan deteksi dan pendekatan maupun pengamanan terbuka, agar Warga Nahdhiyin dapat menyalurkan aksi damai benar benar tertib dan lancar serta tidak bermuatan politis lain.
(Cece/Sawit)
